Sejarah Singkat


PROFIL KECAMATAN BANGUN PURBA

KABUPATEN ROKAN HULU

 

 

  1. Gambaran Umum Kecamatan Bangun Purba

Kecamatan Bangun Purba merupakan Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan luas wilayah ± 17.190 Ha dan topografinya yang berbukit dan bergelombang, DPAL ± 80 Mterdiri dari :

-Hutan: 35%

-Lahan Perkebunan: 30%

-Pertanian: 20%

-Perkantoran dan Perumahan: 15%

Kecamatan Bangun Purba di dukung oleh tujuh Pemerintahan Desa yang terdiri dari :

  1. Desa Pasir Agung
  2. Desa Pasir Intan
  3. Desa Rambah Jaya
  4. Desa Bangun Purba Barat
  5. Desa Bangun Purba Timur Jaya
  6. Desa Bangun Purba
  7. Desa Tangun

Kecamatan Bangun Purba memiliki jumlah Penduduk sebanyak ± 15.199 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 3.880.Dari 7 Desa memiliki aparatur yang termasuk kedalam perangkat Desa. Adapun jumlah perangkat Desa sebanyak 269 orang yang tediri :

-Kepala Desa: 7 orang

-Sekretaris Desa: 7 orang

-Kepala Dusun: 22 orang

-Ketua RW: 55 orang

-Ketua RT: 143 orang

-      BPD: 35 orang

 

Dilihat dari bentang wilayah Kecamatan Bangun Purba memiliki batas wilayah dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan:Kecamatan Tambusai/Rambah Hilir

Sebelah Timur berbatasan dengan: Kecamatan Rambah

Sebelah Selatan berbatasan dengan:Kecamatan Rambah/Prov. Sumbar

Sebelah Barat berbatasan dengan: Prov. Sumatera Utara

 

Dari pengamatan secara umum sudah jelas sebagai kecamatan yang baru sudah pasti banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi oleh semua pihak yang terkait, baik itu pelayanan secara fisik maupun secara administratif. Mengingat banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan secara tepat.

 

  1. Permasalahan Secara Umum

Penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat adalah fungsi yang melekat dan harus dilaksanakan pemerintah sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan untuk mencapai suatu Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan bagi Pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan PemerintahanDaerah yang Baik (Good Local Governance). Pencapaian tersebut dapat dicapai dengan salah satu poinnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan Terpadu makin marak digunakan diberbagai Daerah ini, merujuk pada upaya penyelenggaraan publik, terutama perizinan usaha yang dilakukan secara terpadu di satu lembaga dan tak lagi terpencar diberbagai instansi pemerintah. Bila sebelumnya warga masyarakat dan pelaku usaha harus bersusah payah mendatangi satu persatu instansi yang berwenang untuk mengurus berbagai izin, melalui Pelayanan Terpadu satu pintu cukup mendatangi satu tempat saja yaitu, yang ditingkat kecamatan dinamakan Pelayanan Adiministrasi Kecamatan (PATEN).

Paradigma pelayanan yang ada selama ini adalah, pemerintahan adalah pemberi layanan yang tidak bergantung pada masyarakat, akan tetapi, perubahan terjadi. Sekarang, masyarakat adalah konsumen yang harus terpuaskan, mengingat adanya suatu paradigma bahwa pemerintah adalah pemberi layanan yang tergantung pada masyarakat, dengan kata lain, pemerintah bertindak sebagai pelayan, dalam arti kata yang sebenarnya.

Upaya perbaikan pelayanan publik itu ternyata memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun warga masyarakat dan pelaku usaha. Saat inilah mementum yang tepat bagi para pimpinan Daerah untuk membuktikan bahwa sesungguhnya bahwa pemerintah itu Pelayan bukan Penguasa dengan demikian tidak ada kata tidak untuk menjalankan perbaikan pelayanan public meski berbagai tantangan yang akan dihadapi kedepan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dan perbaikan manajemen pelayanan dikecamatanlah yang menjadi salah satu program awal bagi Kepala Daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan menyentuh kepada masyarakat.

 

Salah satu usaha pemerintah adalah dengan membuat konsep PTSP, atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan suatu satuan kerja perangkat daerah yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan perizinan. Kemudian disamping itu yang menjadi turunan dari konsep PTSP, maka lahirlah konsep Pelayanan Adiministrasi yang terletak dikecamatan dinamakan PATEN ( Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ) dan bergerak untuk melayani masyarakat secara langsung. Hampir secara besar pelayanan administrasi untuk keperluan warga diselenggarakan oleh kecamatan program ini dibuat juga untuk menghilangkan istilah “ Kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah ”, dan meminimalisir munculnya keluhan warga mengenai lambatnya pelayanan, ketidakjelasan prosedur serta adanya pungutan - pungutan liar oleh aparat pemerintah yang sudah menjadi opini negatif publik.

Dengan adanya PATEN, maka kecamatan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, meliputi kewenangan pelayanan administrasi, maupun pelayanan perizinan yang di limpahkan kewenangannya dari Bupati. Dengan demikian, masyarakat dengan mudah dapat mengurus perizinannya sehingga menunjang percepatan peningkatan investasi di daerah, dimana perizinan merupakan salah satu aspek legalitas setiap usaha. Dalam konteks inilah diperlukan adanya pelayanan publik. Inovasi yang dijalankan disini adalah sistem yang telah memindahkan pelayanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan semua urusan yang telah dilimpahkan kepada kecamatan yang semula bertumpu kepada kepala seksi, menjadi pada loket khusus pelayanan yang akuntabel dan transparan.

Tujuan akhir dari PATEN itu sendiri adalah, meningkatkan kualitas pelayanan yang ada saat ini, yang dapat dilakukan secara cepat dan mudah karena prosedurnya jelas dan tepat waktu mengingat Indonesia saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara lain di regional ASEAN.